Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema ‘Janji Politik Lama, Bersemi Kembali’ yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2023). Kondisi politik nasional belakang ramai soal perjanjian pilpres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan perjanjian utan piutang Anies kepada Sandiaga Uno.
“Sebenernya saya juga ingin menyampaikan kepada semua kabinet, dan khusus kepada Pak Jokowi sebenarnya, 1 tahun 8 bulan ini masih panjang digunakan untuk konsolidasi transisi politik ini. Makanya seharusnya orang kayak Pak Mahfud Md itu bantuin beliau untuk ini,” kata Fahri Hamzah.
Kegaduhan dalam koalisi Jokowi dinilai Fahri Hamzah tak perlu, karena berdampak pada sisa masa jabatan Jokowi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan Presiden RI ke-3 BJ Habibie yang menyelesaikan persoalan demokrasi hingga Timor Leste.
“Pertama misalnya keributan dalam koalisi, itu kan nggak perlu. Bagaimana koalisi yang menteri-menterinya masih menjabat 1 tahun 8 bulan dan sekali lagi ini lebih lama dari jabatan menteri-menterinya Pak Habibie, yang menyelesaikan begitu banyak masalah substansial di republik ini kok dibiarkan mereka itu pecah,” ujar Fahri Hamzah.
“Sekarang kan pura-pura seolah-olah mereka silaturahim, tapi tolong itu dikelola secara real sebagai suatu kesungguhan untuk tetap berkoalisi dalam pemerintah sehingga PR-PR ke depan itu betul-betul diselesaikan dengan baik begitu,” ucap Fahri.
Selama ini, bagi Fahri isu yang ramai di publik tak substansial, sehingga mengganggu masa jabatan Jokowi. Fahri berharap banyak kepada PDIP hingga Gerindra untuk menjaga konsolidasi di sisa masa pemerintah Jokowi.
“Saya lebih mengharapkan itu termasuk kepada Gerindra, baik Gerindra maupun PDIP itu masih dalam satu koalisi, harusnya berbicara kembali itu. Jangan sampai presiden merasa saya ini kok masih 1 tahun 8 bulan kok saya ditinggal, kan nggak baik begitu. Makanya menurut saya terlalu lama kita ngomongin ini mengganggu presiden,” imbuhnya.
